Pemenuhan Hak Disabilitas, Permata Gelar Workshop “Project Desaku” Internalisasi Perdes Iklusi Bontomangiring Nomor 3 Tahun 2023

Bululumba,Beranda,News-Berdasarkan Peraturan Desa(Perdes) Desa Bontomangiring Nomor 3 Tahun 2023, penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan Hak Asasi Manusia yang sama, sebagai bagian tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat.

Dalam Perdes tersebut juga dijabarkan secara rinci mulai dari pasal 1 hingga 10 bahwa penyandang disabilitas di Desa Mangngiring memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Didukung dengan sarana, pra sarana, dan fasilitasi dari Pemerintah Desa.

Sebagai upaya memperkenalkan Perdes tersebut , Perhimpunan Mandiri Kusta (Permata) Bulukumba Bekerja sama dengan Desa Mangngiring, Kecamatan Bulukumpa melakukan Workshop Internalisasi Perdes Desa Bontomangiring Nomor 3 Tahun 2023 tentang Membangun kerja kolektif masyarakat menghapus Stigma dan diskriminasi kaum disabilitas, Kepada Perwakilan Setiap Desa dan OPD terkait.Kamis 15/6/2023/ di Rumah Makan Sulawesi

Panitia pelaksana dari perwakilan Permata Bulukumba, Anjar Masiga menyampaikan kegiatan workshop yang dilakukan merupakan kerjasama antara PerMaTa Bulukumba dengan Pemerintahan Desa Bontomangiring Membuat ProJect Desaku (Desa Sadar Kusta dan Disabilitas).

Dalam penjelasannya, Kenapa kusta, karena menurutnya ini jarang diperhatikan oleh pemerintah Desa dan juga karena lembaganya bergeraknya di isu kusta

Project Desaku Berjalan sejak 2022, berbagai hal yang telah dilakukan utamanya melakukan Sensitivitas Penyakit kusta dan disabilitas serta berbagai kampanye stop stigma kriminalitas kaum Kusta

Kampanye itu kemudian di tahun pertama lahirlah KDD Maju Jaya Botomangiring yang diSK kepala desa.

“Sebenarnya perdes inklusi tidak ada dalam ide awal tetapi karena respons pemerintahan desa yang baik terhadap program ini dan bentuk komitment pada isu inklusifitas Sehingga ini kita dorong bersama

Menurut dia, Perdes inklusi ini muatannya adalah kelompok rentan yang didalamnya adalah difabel dan OYPMK, perempuan, anak, lansia, warga miskin, dan kelompok minoritas lainnya

“Setelah perdes ini lahir kita berharap dalam pengimplementasiannya berjalan baik dan tentu membutuhkan dukungan banyak pihak. Semoga ke depan kita dapat berkolaborasi untuk implementasi dari perdes inklusi ini, mengawinkan program permata dengan Program lembaga lain dan pemerintah Desa

Sementara itu, Sambutan pak camat Bulukumpa, mengatakan hadirnya Perdes Nomor 3 Desa Bontomangiring Melindungi dan memberikan hak warga disabilitas, untuk mendapatkan kesetaraan hidup dalam bermasyarakat

“Perdes Yang dibuat Desa Bontomangiring ini perlu di apresiasi dan perlu, karena jumlah kustanya lumayan, ada 7 orang datanya. Untung ada organisasi yang bergerak di isu kusta dan difabel ini.Katanya

Dia menjelaskan, Kusta semacam penyakit kutukan tapi sebenarnya bukan, ini bisa disembuhkan. Penyakit seperti kusta ini harus ditangani tertentu bisa distop penyakitnya dan bisa berbaur dengan masyarakat begitupun disabbilitas itu bukan maunya.

Meskipun orang punya kekurangan, tapi juga memiliki kelebihan. Bisa lihat penyanyi disabilitas yang sedang naik daun, semoga ini bisa menjadi inspirasi bahwa difabel juga bisa berdaya yang penting

“Kaum disabilitas dan Kusta ini dia juga punya hak berbaur dan hak partisipasi.Katanya

Pada sambutan penutupnya, Pak Camat menyampaikan Terima kasih kepada permata, yang telah melahirkan perdes disabilitas dan kaum Kusta.

Ia berharap, Semoga setelah perdes ini lahir bisa lirik desa lain di bulukumpa sehingga tidak ada lagi Disabilitas dan orang kusta yang dikucilkan.

“terima kasih kepada permata dan pemerintah desa yang melahirkan perdes ini. Sebagai pilot project, ini dapat menginspirasi Desa lainnya di bulukumba.Tutupnya

Sekedar diketahui, Prinsip-prinsip desa inklusi: Inklusif, partisipatif, keberpihakan, keterbukaan, akuntabilitas, demokratif, kesetaraan, kemandirian, keberlanjutan, keadilan dan aksesibilitas

Tujuan desa inklusi yakni
1. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat marjinal
2. Membedakan kelompok masyarakat marginal
3. Menghapus diskriminasi dan skematisasi masyarakat marginal
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan
5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Mengatur terkait tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan desa inklusi

Seperti aksesibilitas dan akomodasi yang layak difasilitas umum, fasilitas bantuan hukum, kesempatan keterlibatan yang sama dalam musyawarah desa, perlindungan dari kekerasan fisik dan non fisik serta diskriminasi, mendorong peningkatan kapasitas, dan lainnya.

Pada Workshop tersebut menghadirkan Pemateri Dr. Ishak Salim, Aktivis PerDIK (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan) Hadir camat Bulukumpa, A. Ridwan dan
Sekdes Bontomangiring yunisma serta perwakilan OPD Terkait

 

 

 

 

 

Loading