Inspektorat Bulukumba Ingatkan Tim RKPDes Teliti dalam Penyusunan Dokumen untuk Hindari Temuan

Bulukumba, Beranda News – Pada bimbingan teknis (Bimtek) desain RAB dan pengadaan jasa yang digelar oleh tim penyusun Rencana Kerja se-Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Di Hotel Anda Bira Beach Bulukumba. Inspektorat Daerah mengingatkan Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) untuk lebih teliti dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pemateri dari Inspektorat, Ridwan, dalam materinya menekankan pentingnya kehati-hatian setelah ditemukan beberapa kesalahan dalam kegiatan pembangunan dan perhitungan anggaran pada laporan tahunan sebelumnya.

“Banyak temuan yang kami dapati di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya verifikasi dan validasi data saat penyusunan RKPDES,” ungkap Ridwan, Sabtu (22/6/24)

Kesalahan yang ditemukan meliputi ketidaktepatan alokasi anggaran, kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan prioritas desa, dan ketidakcocokan laporan keuangan. Inspektorat juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman anggota tim RKPDES dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa.

Ridwan menambahkan, “Kami meminta agar setiap anggota tim lebih cermat dalam melakukan perhitungan dan evaluasi. Setiap rencana harus didasarkan pada data yang akurat dan relevan dengan kebutuhan desa serta petunjuk teknis dan aturan yang ada.”

Ridwan juga mengingatkan bahwa banyak desa sering memasukkan titipan program kegiatan yang bukan wewenang desa, yang disebabkan oleh kurang telitinya tim penyusun sehingga terjadi kesalahan.

“Begitu juga dalam perhitungan desain Rencana Anggaran Belanja (RAB) pembangunan atau fisik, banyak terjadi kesalahan hitung dan tidak mengikuti petunjuk teknis terbaru, yang kemudian menjadi temuan,” tambahnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Inspektorat mengajak tim penyusun untuk lebih sering berkomunikasi dengan Inspektorat ketika menemukan kegiatan yang meragukan dan berencana mengadakan pembinaan lebih serius bagi perangkat desa. Diharapkan, dengan adanya pembinaan ini, kesalahan dalam perencanaan dan penganggaran dapat diminimalisir sehingga pembangunan desa berjalan lebih efektif dan efisien.

“Kerja sama yang baik antara Inspektorat dan pemerintah desa sangat penting demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” ujar Ridwan.

Inspektorat berharap agar ke depan pemerintah desa selalu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa secara transparan dan sesuai aturan sehingga tidak terlibat kasus hukum.

“Teman-teman di desa agar dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa selalu mengikuti aturan dan petunjuk yang ada, seperti penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta selalu mengingatkan kepala desa agar tidak memaksakan kehendak dalam memasukkan program yang melanggar. Ini agar teman-teman bisa tidur nyenyak tanpa terbebani di kemudian hari,” tutup Ridwan.